BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri “menyentil” kemampuan Penjabat Kepala Daerah Aceh dalam mengendalikan inflasi. Dia menilai Pemerintah Aceh dan sejumlah pemerintah provinsi lain belum mampu menekan inflasi.
“Ternyata tidak semua bisa menurunkan (inflasi) di bawah tiga persen,” kata Menteri Dalam Negeri pada pembukaan Musrembang Nasional di Jakarta, kemarin.
Menteri Tito mengaku tidak puas dengan ketidakmampuan kepala daerah dalam mengatasi hal ini. Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya 10 provinsi yang mampu mengendalikan inflasi di bawah 3 persen.
Daerah-daerah itu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Papua Pegunungan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Papua barat daya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Papua.
Sementara Gorontalo menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni 4,6 persen. Di bawahnya bertengger Papua Tengah (4,37), Sulawesi Utara (4,4), Bali (4,02). Dalam daftar yang ditayangkan di layar raksasa dalam pertemuan itu, Tito juga menyebut Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Papua Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Papua Selatan, Kepulauan Riau.
“Saya tidak puas ya. Dan untuk pj (penjabat gubernur) saya akan betul-betul memberikan atensi,” kata Tito.
Tito mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak terlena dengan penurunan harga beras, jagung, dan sejumlah komoditas lain. Tito mengatakan performa setiap provinsi, kabupaten dan kota, sangat memengaruhi performa negara dalam menangani inflasi.
Tito juga mengatakan Inflasi masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah. Semua ini harus dibarengi dengan upaya untuk menekan kemiskinan dan stunting. Tito mengatakan semua itu diukuran dengan data dan target data oleh Kementerian PPN Bappenas.[ajnn.net]