LHOKSEUMAWE – Kisah perjalanan Hamdani, S.Ag., M.Sos., adalah cerminan konsistensi, pengabdian, dan transformasi yang menginspirasi. Bagaimana tidak, dari dunia aktivisme mahasiswa, pendidikan pesantren, kiprah jurnalistik, hingga puncaknya di birokrasi pemerintahan, Hamdani menunjukkan bahwa idealisme seorang aktivis bisa berpadu harmonis dengan profesionalisme tinggi dalam pengabdian publik.
Lahir di Desa Ceubrek, Merah Mulia, Aceh Utara pada 31 Desember 1974, dan tumbuh besar di Uteunkot, Lhokseumawe, Hamdani sudah menapaki jalur pengabdian sejak belia. Fondasi pendidikannya dibangun di SDN Kutabate (1982–1988), sebelum melanjutkan ke MTs. Ia memperdalam ilmu agama di Dayah Madinatuddiniah Darul Huda Paloh Gadeng (1994–1995), dayah yang dikenal melahirkan banyak cendekiawan di Aceh. Jenjang akademisnya berlanjut di STAIN Malikussaleh dengan mengambil jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), dan diperkuat dengan gelar magister Komunikasi dan Penyiaran Islam dari IAIN Lhokseumawe (2016–2018).
Jejak Aktivisme dan Kepemimpinan
Hamdani adalah nama yang tak asing di kalangan aktivis kampus. Ia aktif di berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Pemuda Pelajar Matangkuli (IPPM), dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM). Puncak kiprah aktivismenya adalah saat ia memimpin LIMIT (Lingkar Muda Intelektual Tanoh Jawoë) sebagai Ketua Umum, sebuah wadah vital bagi gagasan dan gerakan sosial di Aceh Utara.
Selain organisasi formal, ia juga turut serta di Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Rakyat (YAPPRA), yang fokus pada pembangunan sosial dan masyarakat marginal. Pengalaman ini membentuk cakrawala kepemimpinannya dan menjadi landasan moral yang kuat saat ia melangkah ke dunia pemerintahan.
Dari Balik Meja Redaksi ke Birokrasi
Sebelum berkecimpung di birokrasi, Hamdani dikenal sebagai wartawan media lokal. Dunia jurnalistik memberinya bekal berharga: kemampuan mengelola informasi, menganalisis isu, dan membangun jejaring komunikasi yang luas. Bekal inilah yang kemudian menjadikannya dipercaya memegang peran strategis di pemerintahan.
Karier birokrasinya dimulai sebagai Kepala Subbagian Kepemudaan Disporabudpar, lalu menanjak menjadi Kepala Subbagian Humas dan Hukum MPU Aceh Utara. Kiprahnya terus bersinar saat ditunjuk sebagai Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbangpol, yang membawanya terlibat dalam penguatan demokrasi dan ketahanan nasional di tingkat lokal.
Antara tahun 2016 hingga 2020, Hamdani mengemban amanah sebagai Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara. Dalam perannya yang sentral di lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada ini, ia memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Nahkoda Komunikasi Pemerintah Aceh Utara
Seiring meningkatnya kebutuhan tata kelola informasi publik yang profesional, Hamdani dipercaya sebagai Kepala Bagian Humas Setdakab Aceh Utara (2021–2023), dan kemudian Kepala Bagian Kominfo Setdakab Aceh Utara sejak 2023. Di era digital ini, komunikasi publik menjadi tulang punggung—dan Hamdani berhasil menjadi figur sentral dalam membangun citra serta kredibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Tahun 2024 menjadi tonggak penting lain dalam kariernya, ketika ia dipercaya sebagai Plt. Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Tak hanya itu, ia juga diamanahkan sebagai Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh dalam penyelenggaraan Pilkada 2024–2025, yang sekali lagi menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap integritas dan kapasitasnya.
Sosok Komunikatif, Religius, dan Adaptif
Dengan postur 163 cm dan berat 90 kg, Hamdani dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, terbuka, dan mudah diajak berdialog. Gaya komunikasinya yang lugas dan humanis membuatnya diterima berbagai kalangan, baik di internal pemerintahan maupun masyarakat luas.
Ia adalah representasi birokrat modern yang mampu menjembatani nilai-nilai religius, tuntutan digitalisasi informasi, serta kebutuhan akan tata kelola komunikasi publik yang transparan dan inklusif. Tak heran, banyak pihak melihatnya sebagai nahkoda komunikasi pemerintah yang sukses membangun wajah baru Aceh Utara.
Perjalanan Hamdani adalah cermin dari semangat pengabdian yang konsisten, berakar dari nilai-nilai Islam, tumbuh bersama gerakan mahasiswa, dan kini mewarnai wajah birokrasi daerah. Ia bukan hanya seorang pejabat, melainkan simbol perubahan dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Ke depan, publik tentu menanti kiprah lebih besar dari sosok yang telah mengabdikan lebih dari separuh hidupnya untuk Aceh Utara.