Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan Dayah menyerahkan dokumen hasil pendataan dayah terdampak banjir yang telah dimasukan dalam usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) bidang pendidikan Dayah kepada Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh , Kamis (09/04).
Dokumen ini diserahkan pada saat pertemuan koordinasi re-akreditasi Dayah Aceh Utara hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim Akreditasi Dayah Kabupaten Aceh Utara yang berisi perkiraan kerusakan dan kerugian lembaga pendidikan Dayah dan balai pengajian yang ada di Kabupaten Aceh Utara akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 yang lalu.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara, Tgk.Muhammad Yunus, S.Hi mengatakan bahwa pendataan yang telah dilakukan ini menitikberatkan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan Dayah pasca berbagai tantangan yang dihadapi.
“Dalam dokumen tersebut, sejumlah nama per Dayah dan balai pengajian yang mengalami musibah banjir terdata dengan rincian aitem kerusakan dan kerugian. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah Dayah yang terdampak sebanyak 211 buah dengan taksir kerugian 262 Milyar”. Kata Tgk.Muhammad Yunus.
Lebih lanjut Plt. kadis Pendidikan Dayah Aceh Utara mengatakan dengan diberikannya dokumen ini menjadikan bahan perencanaan pihak pemerintah provinsi dapat mengalokasi program prioritas disusun untuk perbaikan sarana prasarana Dayah yang terdampak bencana sehingga mampu mengembalikan fungsi Dayah sebagai pusat pendidikan keagamaan sekaligus memperkuat peranannya dalam pembangunan sumber daya manusia Aceh.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Santri, Irwan, S.Hi, M.Si mengatakan menyambut positif langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Ia memastikan, dokumen tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme di tingkat provinsi, termasuk proses sinkronisasi dengan program dan ketersediaan anggaran.
“Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lembaga pendidikan dayah, sehingga pemulihan bisa berjalan optimal,” tutupnya.(sz07)