ACEH UTARA | Lintas Info Rakyat, Dalam sebuah pernyataannya Dr. Bukhari, Sekretaris Warga Jaya Indonesia ( WJI ) Kabupaten Aceh Utara, menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama beras.
Mengangkat isu yang penting terkait kesejahteraan masyarakat, Dr. Bukhari menyoroti perlunya langkah-langkah lebih proaktif untuk mengatasi masalah ini apalagi ini dalam suasana bulan Ramadhan.
Dr. Bukhari, yang juga sebagai Advokat, menekankan bahwa seperti cuaca buruk akibat El Nino tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab atas kegagalan pemerintah dalam menekan lonjakan harga di pasar serta dalam pandangan kritis, apakah memang rasional menyalahkan El Niño ketika pemerintah tampaknya belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola alam dan sumber dayanya secara profesional ?
Menurut Dr. Bukhari, pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag), harus segera mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Operasi pasar dan bantuan sosial dinilai belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menekan harga beras di lapangan.
Kritik juga ditujukan pada kebijakan impor beras yang dianggap belum berhasil. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengimpor beras sebagai langkah antisipasi lonjakan harga, namun hal ini tidak mampu mengimbangi kenaikan harga di pasar domestik.
Dr. Bukhari menegaskan bahwa stabilitas harga bahan pokok adalah tanggung jawab pemerintah, dan menekankan perlunya langkah-langkah proaktif seperti pengawasan distribusi beras, subsidi lebih lanjut, dan efisiensi operasi pasar.
Masyarakat menantikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah stabilitas harga bahan pokok.[rilis]