Aceh Utara- Lintas Info Rakyat, Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara Provinsi Aceh Hamdani,SE dalam keterangan Pers yang diterima media LIR, menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar Ploting Anggaran yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik perlu pengalokasian lebih dominan, hal itu menanggapi Pernyataan menteri dalam Negeri terkait Anggaran Aceh 70 persen habis untuk belanja kepegawaian.
BPSK sebagai Instrumen pelayanan Publik juga berharap mendapatkan forsi APBA yang memadai dalam rangka pelaksanaan tupoksi memberikan pelayanan bagi konsumen
Peningkatan kesejahteraan konsumen penting diperhatikan agar dapat menjaga stabilitas daya beli konsumen, baik konsumsi barang maupun kebutuhan jasa.
Menurut Hamdani ketika hak-hak konsumen terjaga dan terlindungi maka inflasi pun mampu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, dengan demikian pertumbuhan ekonomi juga mampu ditingkatkan sesuai harapan Pemerintah Pusat, ungkap Hamdani,SE