Aceh Utara — Anggota Tuha Lapan Wali Nanggroe Aceh, Teuku Idris Thaib, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, SE, MM, dalam menangani pemulihan kondisi daerah pascabanjir bandang yang melanda Aceh Utara pada November 2025 lalu.
Menurut Teuku Idris, Bupati yang akrab disapa Ayah Wa bersama Wakil Bupati Tarmizi Panyang merupakan dua sosok pemimpin yang selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat daerah dilanda bencana alam. Kehadiran langsung di lapangan dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan masa darurat.
“Pemulihan Aceh Utara pascabanjir merupakan pekerjaan besar yang sangat menguras pikiran dan energi. Karena itu dibutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, bahkan bantuan dari luar negeri,” ujar Teuku Idris Thaib, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Utara.
Ia mengakui, penderitaan masyarakat korban banjir belum sepenuhnya dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Namun, jika melihat keterpaduan penanganan banjir di lapangan, ia menilai Bupati Aceh Utara telah menunjukkan langkah-langkah nyata dan keberhasilan signifikan selama masa tanggap darurat.
Selain menunggu bantuan dari pemerintah pusat, Bupati Aceh Utara juga dinilai bergerak cepat membuka akses dengan membersihkan badan jalan induk kecamatan yang menghubungkan wilayah-wilayah terparah terdampak banjir. Langkah tersebut dinilai krusial agar relawan dan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau lokasi terdampak dengan cepat.
Teuku Idris juga menilai komunikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah pusat berjalan baik. Meski Presiden RI belum berkunjung langsung ke Aceh Utara, sejumlah menteri telah hadir untuk memastikan bantuan segera dikirim serta pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dapat segera direalisasikan.
Ia menambahkan, banjir bandang yang melanda Aceh Utara tergolong sangat parah karena menyebabkan rusaknya puluhan gampong, hancurnya basis ekonomi masyarakat, serta kerusakan sejumlah bendung irigasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat pada 2026 hingga 2027.
“Kami berharap dan berdoa agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius kepada Aceh Utara melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyeluruh, terutama untuk mempersiapkan kebangkitan ekonomi masyarakat,” pungkas Ketua MAA Aceh Utara tersebut.[sam]