Aceh Utara – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, SE, MSM, memerintahkan Dinas Syariat Islam (DSI) untuk memperkuat tata kelola masjid di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara. Upaya tersebut dilakukan melalui pembaruan regulasi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) guna mewujudkan pengelolaan masjid yang lebih tertib, profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Syariat Islam bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara mengikuti rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Badan Kesejahteraan Masjid, Jumat (20/11/2026), di Ruang Corpu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Banda Aceh.
Pembaruan regulasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memperkuat kelembagaan BKM sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan masjid hingga tingkat kecamatan dan gampong.
Bupati yang akrab disapa Ayahwa tersebut memandang masjid bukan sekadar tempat pelaksanaan ibadah. Lebih dari itu, masjid memiliki peran strategis sebagai pusat dakwah, pendidikan Islam, pembinaan umat, kegiatan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, keberadaan masjid perlu didukung kepengurusan yang memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, sistem administrasi yang tertib, serta pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ranperbup BKM Disiapkan untuk Perbarui Regulasi Lama
Rapat harmonisasi tersebut dibuka sekaligus dimoderatori oleh Rahmi, SH., MH., Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
Pemaparan substansi Ranperbup disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Hukum Islam Dinas Syariat Islam Aceh Utara, Mukhlis, SH., MH., kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara, Fadil, SH., MH.
Dalam pemaparannya, Mukhlis menjelaskan bahwa penyusunan peraturan baru merupakan langkah penting untuk memperkuat landasan hukum sekaligus menyesuaikan tata kelola kelembagaan BKM dengan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan masjid saat ini.
Ranperbup tersebut disiapkan untuk mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Badan Kesejahteraan Masjid dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020.
Menurut Mukhlis, pembaruan regulasi diperlukan agar kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan mekanisme koordinasi BKM memiliki pengaturan yang lebih jelas.
Termasuk di dalamnya tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua BKM serta Imum Syik. Dengan pengaturan tersebut, proses kelembagaan diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
“Masjid bukan hanya tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga pusat dakwah, pendidikan keagamaan, pembinaan umat, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, BKM perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas dan komprehensif agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam memakmurkan masjid,” jelas Mukhlis.
Memahami Peran dan Fungsi Badan Kesejahteraan Masjid
Badan Kesejahteraan Masjid merupakan lembaga yang berperan dalam pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kesejahteraan masjid. Keberadaannya diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
Peran BKM tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik bangunan masjid, tetapi juga mencakup penguatan manajemen, pembinaan pengurus, pengembangan kegiatan keagamaan, pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan pelayanan kepada jamaah.
Melalui kelembagaan yang kuat, pengelolaan masjid diharapkan tidak hanya bergantung pada kebiasaan atau keputusan individu, tetapi memiliki sistem kerja yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
BKM juga menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi antara pemerintah daerah, pengurus masjid, tokoh agama, dan masyarakat untuk mendorong kemakmuran masjid.
Tiga Pilar Tata Kelola Masjid
Dalam standar pembinaan manajemen masjid Kementerian Agama, pengelolaan masjid mencakup tiga aspek utama, yakni idarah, imarah, dan riayah.
Pertama, idarah merupakan aspek manajemen dan administrasi masjid. Hal ini meliputi pembentukan struktur kepengurusan, pembagian tugas, penyusunan program kerja, pencatatan keuangan, pengelolaan aset, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Kedua, imarah merupakan upaya memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan ibadah dan kemasyarakatan. Di antaranya salat berjamaah, pengajian, pendidikan Al-Qur’an, pembinaan remaja masjid, majelis taklim, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial.
Ketiga, riayah merupakan aspek pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana masjid. Aspek ini mencakup kebersihan, kenyamanan, keamanan, perawatan bangunan, tempat wudu, toilet, serta fasilitas pendukung lainnya.
Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara seimbang. Kemegahan bangunan masjid perlu diikuti manajemen yang baik, kegiatan keagamaan yang aktif, serta fasilitas yang terawat.
Mengapa Regulasi Pengelolaan Masjid Penting?
Pengelolaan masjid melibatkan banyak pihak, mulai dari ketua pengurus, sekretaris, bendahara, imam, Imum Syik, tokoh agama, hingga masyarakat dan jamaah.
Tanpa pedoman yang jelas, persoalan dapat muncul akibat ketidakjelasan kewenangan, pergantian kepengurusan, pengelolaan keuangan, maupun pemanfaatan aset masjid.
Karena itu, pembaruan regulasi BKM di Aceh Utara diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai struktur kelembagaan, tugas dan fungsi pengurus, mekanisme koordinasi, serta tata cara pemilihan dan pergantian kepengurusan.
Selain itu, aturan yang jelas diperlukan untuk memperkuat transparansi pengelolaan dana infak, sedekah, bantuan masyarakat, dan sumber penerimaan masjid lainnya.
Regulasi juga dapat menjadi pedoman dalam pengawasan serta pertanggungjawaban pengurus kepada jamaah, tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik masing-masing masjid.
Manfaat Aturan bagi Pengurus dan Jamaah
Penerapan tata kelola berdasarkan regulasi yang jelas memberikan sejumlah manfaat bagi pengurus maupun masyarakat.
Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sehingga pemasukan dan pengeluaran masjid dapat dicatat serta dipertanggungjawabkan.
Kedua, mencegah konflik internal melalui pembagian tugas, kewenangan, dan mekanisme pergantian kepengurusan yang lebih jelas.
Ketiga, meningkatkan kepercayaan jamaah dalam menyalurkan infak, sedekah, dan bantuan untuk kemakmuran masjid.
Keempat, menjaga aset serta fasilitas masjid agar dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan.
Kelima, mendorong peningkatan kualitas kegiatan keagamaan, pendidikan Islam, pembinaan generasi muda, dan pelayanan sosial.
Keenam, memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan, pembinaan, pendampingan, serta penyaluran bantuan sesuai kebutuhan masing-masing masjid.
Dengan demikian, regulasi bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas pengurus maupun jamaah, melainkan menjadi instrumen untuk menjaga amanah, memperkuat tanggung jawab, dan memastikan masjid dikelola bagi kepentingan umat.
399 Masjid dan 852 Meunasah Tersebar di Aceh Utara
Penguatan tata kelola masjid menjadi perhatian penting mengingat banyaknya sarana peribadatan yang tersebar di Kabupaten Aceh Utara.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026, data Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah mencatat sebanyak 399 masjid pada 2024. Sementara jumlah meunasah mencapai 852 unit.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengurus masjid di daerah tersebut.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya memperhatikan pembangunan fisik rumah ibadah, tetapi juga perlu memastikan pengelolaannya berjalan secara tertib, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jamaah.
Melalui Dinas Syariat Islam, koordinasi dengan Kementerian Agama, pemerintah kecamatan, dan pemerintah gampong diharapkan semakin diperkuat agar pembinaan BKM dapat menjangkau seluruh wilayah Aceh Utara.
Harmonisasi untuk Kepastian Hukum dan Pengelolaan Berkelanjutan
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara, Fadil, memberikan penjelasan dari aspek hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penyempurnaan rumusan norma serta kesesuaian materi muatan dalam setiap bab dan pasal Ranperbup.
Dalam proses pembahasan, Rahmi turut memandu sinkronisasi sejumlah substansi penting serta mendorong tercapainya persamaan persepsi antara pihak pemrakarsa dan tim perancang.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan materi Ranperbup selaras dengan kebutuhan kebijakan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pembahasan berlangsung selama kurang lebih dua jam dengan menelaah sejumlah bab dan pasal, sekaligus memberikan masukan terhadap penyempurnaan materi Ranperbup agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma maupun perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Melalui harmonisasi tersebut, Dinas Syariat Islam dan Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara berharap Ranperbup BKM dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan masjid yang tertib, profesional, dan berorientasi pada kemakmuran masjid serta pembinaan umat.
Pada akhirnya, kemakmuran masjid tidak hanya diukur dari kemegahan bangunan, tetapi juga dari kualitas pengelolaan, aktivitas jamaah, transparansi keuangan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dengan dukungan regulasi yang jelas, kepengurusan yang amanah, serta pembinaan berkelanjutan, masjid-masjid di Aceh Utara diharapkan semakin berkembang sebagai pusat ibadah, pendidikan, persatuan, dan peradaban Islam.[**]
