Ayahwa Perjuangkan Bantuan untuk 12.000 UMKM Aceh Utara Pascabanjir

Redaksi
By
5 Min Read

Aceh Utara – Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara pada akhir 2025 tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur. Bencana tersebut juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kehilangan tempat usaha, barang dagangan, hingga peralatan produksi.

Kondisi itu membuat sebagian pelaku usaha harus memulai kembali kegiatan ekonominya dari awal. Padahal, bagi banyak keluarga, usaha kecil menjadi sumber utama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya memperjuangkan bantuan pemerintah pusat bagi pelaku usaha terdampak. Lebih dari 12.000 UMKM telah diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Presiden (Banpres) pada 2026. Setiap usaha direncanakan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta.

Jika seluruh usulan terealisasi, nilai bantuan yang berpotensi masuk ke Aceh Utara mencapai sekitar Rp36 miliar.

Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau Ayahwa, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) aktif mencari program dukungan dari pemerintah pusat. Langkah tersebut harus ditempuh agar pemulihan pascabanjir tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh sumber penghidupan masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, menghidupkan kembali usaha kecil menjadi bagian penting dari upaya memulihkan ekonomi warga. Sebab, aktivitas UMKM memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari perdagangan di pasar, usaha kuliner, warung kelontong, hingga produksi rumahan.

Ketika usaha-usaha tersebut kembali berjalan, perputaran uang di tengah masyarakat diharapkan ikut pulih. Dampaknya bukan hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga pekerja, pemasok bahan baku, pedagang, dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan ekonomi tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Utara, Kusairi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperjuangkan dukungan bagi pelaku usaha yang terdampak banjir.

“Setelah bencana, sesuai arahan Pak Bupati, kami menyusun strategi dan program pemulihan dengan mengupayakan bantuan dari kementerian-kementerian yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM. Alhamdulillah, usulan kita mendapat sambutan baik,” kata Kusairi kepada Lintas Info Rakyat, Kamis (19/11/2026).

Menurut Kusairi, lebih dari 12.000 pelaku UMKM telah masuk dalam usulan calon penerima Banpres. Bantuan sebesar Rp3 juta per usaha diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan untuk kembali menjalankan kegiatan usaha.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan baku, menambah stok barang dagangan, mengganti peralatan yang rusak, maupun mendukung kebutuhan produksi lainnya sesuai ketentuan program.

Pengurusan Administrasi Mulai Dipersiapkan

Kusairi menjelaskan, penyaluran bantuan telah memasuki tahap persiapan pencairan melalui Bank Aceh. Pelaku usaha yang masuk dalam daftar calon penerima diminta menghubungi kantor Bank Aceh terdekat untuk melengkapi persyaratan administrasi.

Dokumen yang harus disiapkan antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Rekening penerima juga telah disiapkan melalui Bank Aceh.

“Pelaku UMKM bisa menghubungi Bank Aceh terdekat untuk melengkapi administrasi. Ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk NIB dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, sebelum bantuan dicairkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan pelaku usaha yang telah terdata agar segera melengkapi dokumen tersebut. Kelengkapan administrasi diperlukan supaya proses pencairan nantinya tidak terhambat.

Bagi masyarakat yang belum memiliki NIB atau mengalami kesulitan mengurusnya secara daring, Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Utara membuka layanan pendampingan.

“Kami bersedia membantu. Kalau masyarakat belum memahami teknologi atau cara mengurus NIB, bisa meminta pendampingan kepada kami. Jika dikoordinasikan dari kecamatan, kami juga siap datang memberikan pelayanan,” kata Kusairi.

Ia mengakui, jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan cukup banyak dan tersebar di berbagai kecamatan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dinilai penting agar pelayanan administrasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Pemulihan UMKM Tidak Hanya Bergantung pada Bantuan

Selain memperjuangkan Banpres, pemerintah daerah juga mengarahkan pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengakses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dukungan tersebut diharapkan menjadi pilihan bagi UMKM yang ingin kembali mengembangkan usahanya setelah terdampak bencana. Namun, pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung pada tersedianya modal. Kelancaran distribusi barang, ketersediaan bahan baku, pulihnya daya beli, dan kembali beroperasinya pusat perdagangan juga menjadi faktor penting.

Kusairi berharap bantuan yang diperjuangkan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara tepat oleh pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka.

Menurutnya, kebangkitan UMKM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, hingga masyarakat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda Aceh Utara Bangkit yang didorong pemerintah kabupaten setelah bencana. Pemulihan diharapkan tidak berhenti pada perbaikan bangunan dan fasilitas umum, tetapi juga memastikan masyarakat kembali memiliki penghasilan dan mampu menjalankan usaha.

Sebab, ketika usaha kecil kembali bergerak, kehidupan ekonomi masyarakat pun memiliki kesempatan untuk tumbuh kembali.[*]

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *