Perkuat Tata Kelola Masjid, Aceh Utara Harmonisasikan Ranperbup Baru tentang Badan Kesejahteraan Masjid

Redaksi
By
3 Min Read

Banda Aceh – Dinas Syariat Islam (DSI) bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara mengikuti rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Jumat (20/11/2026), di Ruang Corpu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Banda Aceh.

Kegiatan dibuka sekaligus dimoderatori oleh Rahmi, SH., MH., Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Selanjutnya, pemaparan substansi Ranperbup disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Hukum Islam DSI Aceh Utara, Mukhlis, SH., MH., kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara, Fadil, SH., MH.

Dalam pemaparannya, Mukhlis menjelaskan bahwa penyusunan Perbup baru merupakan langkah penting untuk memperkuat landasan hukum dan menyesuaikan tata kelola kelembagaan BKM dengan kebutuhan serta perkembangan pengelolaan masjid saat ini.

Regulasi baru tersebut disiapkan untuk mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Badan Kesejahteraan Masjid dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020.

Menurut Mukhlis, pembaruan regulasi diperlukan agar kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan mekanisme koordinasi BKM memiliki pengaturan yang lebih jelas. Termasuk di dalamnya tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua BKM serta Imum Syik, sehingga seluruh proses kelembagaan berjalan tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

“Masjid bukan hanya tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga pusat dakwah, pendidikan keagamaan, pembinaan umat, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, BKM perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas dan komprehensif agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam memakmurkan masjid,” jelas Mukhlis.

Sementara itu, Fadil memberikan penjelasan dari aspek hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penyempurnaan rumusan norma serta kesesuaian materi muatan dalam setiap bab dan pasal Ranperbup.

Dalam proses pembahasan, Rahmi turut memandu sinkronisasi sejumlah substansi penting serta mendorong tercapainya persamaan persepsi antara pihak pemrakarsa dan tim perancang. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga produk hukum yang dihasilkan memenuhi asas, prinsip, dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki landasan yuridis yang kuat, serta dapat diterapkan secara efektif.

Pembahasan berlangsung selama kurang lebih dua jam dengan menelaah sejumlah bab dan pasal, sekaligus memberikan masukan terhadap penyempurnaan materi Ranperbup agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma maupun perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Melalui harmonisasi ini, DSI dan Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara berharap Ranperbup BKM dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan masjid yang tertib, profesional, serta berorientasi pada kemakmuran masjid dan pembinaan umat.

Dinas Syariat Islam Aceh Utara – Syariat Tegak, Aceh Utara Bangkit.

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *