Aceh Utara – Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara pada akhir 2025 meninggalkan dampak besar bagi sektor pertanian. Sebanyak 18.512 hektare lahan persawahan mengalami kerusakan, sementara ribuan hektare tanaman padi dinyatakan puso atau gagal panen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Melalui Dinas Pertanian dan Pangan, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi lahan dan infrastruktur pertanian guna memulihkan aktivitas petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan daerah.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Siti Aisah Br Ginting, SP, Rabu (18/11/2026), mengatakan data kerusakan tersebut mengacu pada Hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Kabupaten Aceh Utara Nomor 360/74/2026 tertanggal 21 Januari 2026.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, dari total 18.512 hektare sawah yang terdampak, sebanyak 4.690,9 hektare mengalami kerusakan berat, 6.447,5 hektare rusak sedang, dan 7.375,4 hektare mengalami kerusakan ringan.
Dampak banjir tidak hanya merusak lahan persawahan, tetapi juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, terutama jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas irigasi perpompaan.
Kerusakan jaringan irigasi tersier tercatat mencapai 262.322 meter. Dari jumlah tersebut, 198.592 meter mengalami kerusakan berat, 52.592 meter rusak sedang, dan 11.138 meter rusak ringan.
Sementara jalan usaha tani yang terdampak mencapai 209.770 meter, dengan rincian 105.836 meter rusak berat, 83.384 meter rusak sedang, dan 20.550 meter rusak ringan.
Adapun fasilitas irigasi perpompaan yang mengalami kerusakan mencapai 188 unit, terdiri dari 117 unit rusak berat, 56 unit rusak sedang, dan 15 unit rusak ringan.
38 Ribu Lebih Petani Ikut Terdampak
Besarnya kerusakan tersebut turut berdampak langsung terhadap kehidupan petani. Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara mencatat sekitar 46 persen petani atau setara 38.112 NIK terdampak banjir.
Wilayah persawahan yang terdampak tersebar hampir di seluruh kecamatan di Aceh Utara. Hanya Kecamatan Paya Bakong dan Cot Girek yang tidak termasuk dalam wilayah terdampak pada pendataan lahan sawah tersebut.
Siti Aisah Br Ginting menjelaskan, meskipun banjir menyebabkan kerusakan dengan tingkat berbeda, sebagian besar lahan persawahan sudah dapat ditanami kembali pada periode musim tanam April 2026.
Namun, kerugian petani akibat gagal panen masih cukup besar. Berdasarkan data JITUPASNA, luas tanaman padi yang mengalami puso mencapai 11.929 hektare. Selain itu, tanaman padi pada tahap persemaian yang turut mengalami puso mencapai 2.431 hektare.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor pertanian tidak cukup hanya dengan mengembalikan fungsi lahan, tetapi juga membutuhkan perbaikan infrastruktur pengairan dan dukungan sarana produksi agar petani dapat kembali meningkatkan hasil panennya.
Menteri Pertanian Turun Langsung ke Aceh Utara
Menyikapi besarnya dampak bencana, Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara bergerak cepat dengan melaporkan kerusakan sektor pertanian kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Laporan tersebut disampaikan melalui surat Bupati Aceh Utara Nomor 520/2106 tanggal 22 Desember 2025. Upaya tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung Menteri Pertanian RI ke Kabupaten Aceh Utara.
Pada 15 Januari 2026, Menteri Pertanian melakukan groundbreaking atau peletakan titik nol rehabilitasi sawah pascabencana di Gampong Meunasah Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya rehabilitasi sawah pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Utara, H.Ismail A. Jalil, S.E.,M.M yang disapa Ayah Wa juga menyampaikan langsung laporan JITUPASNA kepada Menteri Pertanian sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi lahan persawahan dan infrastruktur pertanian yang mengalami kerusakan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan penanganan dampak banjir, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Aceh Utara.
Rehabilitasi Sawah dan Perbaikan Irigasi Dipercepat
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian telah melaksanakan program rehabilitasi sawah dengan menyasar lahan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Pada tahap awal, rehabilitasi mencakup 1.093 hektare sawah kategori kerusakan sedang dan 5.222 hektare kategori kerusakan ringan.
Selanjutnya, pekerjaan rehabilitasi juga dilaksanakan pada lahan seluas 3.500 hektare dan 1.964 hektare. Rincian kategori kerusakan untuk kedua luasan tersebut masih perlu dipastikan.
Menurut Siti Aisah Br Ginting, pekerjaan rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pembersihan lahan, tetapi juga mencakup pembenahan infrastruktur agar persawahan dapat kembali berfungsi secara optimal.
Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi pengangkatan sedimentasi atau stripping pada sejumlah ruas sawah, peningkatan jaringan irigasi tersier, normalisasi saluran sekunder, saluran pembuang dan tersier, pembangunan jaringan irigasi tersier baru, pembuatan pintu air, hingga rehabilitasi fasilitas pompanisasi.
Perbaikan tersebut diharapkan mampu mengembalikan kelancaran distribusi air ke area persawahan sehingga petani tidak lagi terkendala dalam mengolah lahan dan menjalankan musim tanam.
Bantuan Benih Padi untuk Pulihkan Produksi
Selain rehabilitasi lahan dan infrastruktur, dukungan terhadap petani juga dilakukan melalui penyaluran bantuan benih padi dari Kementerian Pertanian.
Bantuan benih yang telah disalurkan tercatat sebanyak 149.150 kilogram atau 149,15 ton, yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan penanaman seluas 5.966 hektare.
Siti Aisah Br Ginting menyebutkan, tanaman padi yang berasal dari bantuan benih tersebut saat ini sudah memasuki masa panen.
Dukungan benih ini menjadi salah satu upaya untuk membantu petani kembali melakukan kegiatan budidaya setelah lahan mereka terdampak banjir.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pertanian dan Pangan terus mendorong agar program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Rehabilitasi sawah, perbaikan jaringan irigasi, pemulihan fasilitas pertanian, serta dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya mengembalikan produktivitas pertanian daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemulihan sektor pertanian diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi ribuan hektare lahan persawahan, tetapi juga memulihkan pendapatan petani, menjaga ketersediaan pangan, dan memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Aceh Utara pascabencana.[sam]
